Rapat Kerja Komisi C DPRD Kab. Lumajang bersama Mitra Kerja Badan Pajak Restribusi Daerah

Spread the love

Lumajang-MPN- Rapat kerja yang di pimpin oleh Ketua Komisi C (Hadi Nur Kiswanto) di dampingi oleh Sekretaris Komisi C (Hj. Surati) beserta Anggota Komisi C DPRD Kab. Lumajang bersama mitra kerja Badan Pajak Restribusi Daerah(BPRD) kabupaten lumajang, membahas tentabg evaluasi penyerapan realisasi anggaran tahun 2022 dan pembahasan rencana R-APBD tahun anggaran 2022 yang di selenggarakan pada hari jum’at(4/11/2022) di ruang rapat komisi C DPRD Kab. Lumajang.

 

Ketua Komisi C Hadi Nur Kiswanto menjelaskan, rekomendasi dari Komisi C DPRD Kab. Lumajang sudah menyiapkan team khusus pengawasan secara manual di sektor WP yang mana sudah mendapat persetujuan dari Bapak PLT terkait tupoksi kinerjanya secara jelas, yang akan di aktifkan mulai hari senin (7/11/2022) di 18 WP yang sudah menyetujui pemasangan Topping Box dengan sistem kerja roling tempat di setiap harinya antar team khusus yang bertugas.

Ketika ada masalah di lapangan pada team khusus yang sudah di bentuk di mohon untuk di jadikan catatan dan di laporkan ke pada komisi C DPRD Kab. Lumajang, sebagai mitra yang akan di tindaklanjuti untuk memberikan himbauan ke perusahaan terkait biaya parkir Karyawan Persahaan di wilayah perusahaan harus memfasilitasi karcis parkir, selanjut nya pengelola parkir berkawajiban memporporasikan kepada BPRD untuk di buatkan regulasi/peraturan kepatuhan disiplin membayar pajak terkait PBB-P2 di laksanakan RDP lintas komisi dan lintas sektor untuk mengundang Kepala Desa ke Kantor DPRD Kab. Lumajang terkait kedisiplinan pembayaran PBB-P2 dan PBB-TKD guna penganggaran kembali insentif Camat terkait pencampaian PBB-P2.

 

” BPRD harus menanyakan kepada Dinas PU terkait potensi pajak tanah Eks Bengkok untuk menentukan potensi PBB-TKD keberadaan Stockpile Terpadu sebaiknya di evaluasi lintas sektor OPD ” jelas nya.

 

Terobosan perhitungan potensi pajak mineral bukan logam dan batuan, di sesuaikan dengan berkurangnya jumlah WP yang di sebabkan oleh berakhirnya IUP-OP yang harus di carikan solusi, dengan di tingkatkannya target pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 40 milyar, pungkas nya.

(dianheri)

Tim Redaksi

Writer Journalist

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *